“Pokoknya Ada”: Ketika Komunikasi Publik Kehilangan Argumentasi

Oleh: Kasri Riswadi

 

Dalam struktur pemerintahan, Sekretaris Kabinet (Seskab) sejatinya adalah jantung birokrasi, seorang teknokrat di balik layar yang memastikan mesin pemerintahan berjalan sinkron. Namun, di tangan seorang Teddy Indrajaya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, peran ini mengalami mutasi komunikasi yang menarik sekaligus mencemaskan. Dari balik pintu rapat, sang Seskab kini melangkah ke lampu sorot, bukan untuk membawa transparansi, melainkan untuk membangun pagar betis narasi.

"Pokoknya Ada": Matinya Logika Publik

Puncak dari kegagapan komunikasi ini terekam jelas dalam frasa "Pokoknya ada" yang sempat viral saat ia menanggapi pertanyaan wartawan perihal anggaran program kerakyatan. Dalam kacamata Pragmatik, kalimat pendek ini merupakan bentuk tindakan tutur direktif yang dipaksakan; sebuah upaya untuk memutus rantai informasi dan menghentikan dialektika publik secara prematur.

Lebih jauh, jika dibedah menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, penggunaan kata "pokoknya ada" berfungsi sebagai instrumen hegemonic, sebuah teknik linguistik untuk menormalisasi ketidaktransparanan dengan cara menutup celah bagi logika atau pertanyaan lanjutan. Jawaban tersebut mengekspos ketidakmampuan rasionalisasi kebijakan; saat seorang pejabat tinggi tidak mampu menjelaskan aspek teknokratis kepada publik, ia sedang mempertontonkan kapasitas yang belum matang. Publik tidak lagi dipandang sebagai subjek yang berhak tahu, melainkan objek yang cukup diberikan "kepastian" tanpa penjelasan.

Dari Ajudan ke Komando Narasi

Transparansi memerlukan kematangan intelektual untuk berdebat dengan data. Bagi pejabat yang tumbuh dalam budaya komando, kritik sering kali disalahartikan sebagai ancaman atau pembangkangan. Inilah yang terlihat dari transformasi gaya Teddy: dari seorang ajudan yang melindungi fisik Presiden, menjadi Seskab yang mencoba melindungi "kebenaran tunggal" pemerintah.

Belakangan, intensitas tampilnya Teddy di ruang publik meningkat. Namun, kemunculannya bukan untuk membuka ruang dialog. Sebaliknya, upaya menyoroti apa yang ia sebut sebagai "inflasi pengamat" adalah serangan premptif terhadap nalar kritis. Dengan mendiskreditkan pengamat, pemerintah sedang melakukan delegitimasi kepakaran. Ini adalah gejala anti-intelektualisme yang berbahaya: saat data dibalas dengan sentimen, dan kritik dijawab dengan pelabelan.

Institusionalisasi Pembungkaman

Tampilnya Teddy secara lebih vokal di media harus dibaca sebagai upaya pembungkaman yang dikemas dalam protokol kenegaraan. Strateginya jelas: kuasai panggung, serang kredibilitas pengritik, dan tutup celah pertanyaan dengan pernyataan-pernyataan dogmatis.

Ini bukan lagi tentang efisiensi komunikasi militer yang terbawa ke ranah sipil, melainkan tentang penggunaan jabatan publik untuk mempersempit ruang diskursus. Ketika Seskab lebih sibuk mengomentari "suara luar" daripada membereskan transparansi di dalam, maka substansi komunikasi pemerintah sebenarnya tetap nihil, hanya kemasannya saja yang kini lebih ofensif. Penampilannya hanyalah perubahan kemasan tanpa perubahan substansi; sebuah upaya untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi rasionalitas di luar narasi resmi.

Demokrasi yang sehat menuntut pejabat yang mampu merasionalisasi setiap kebijakan melalui argumen yang kokoh. Gaya komunikasi "pokoknya" dan serangan terhadap pengamat adalah cermin dari kerapuhan kapasitas pejabat instan yang belum matang sekaligus tanda alergi terhadap kritik. Jika gaya ini terus dipelihara, maka komunikasi publik kita akan berakhir pada satu titik buntu: sebuah tirai gelap di mana penguasa merasa benar hanya karena mereka memegang pengeras suara paling kencang, sementara akuntabilitas terkubur di balik kata "pokoknya ada".

-----

Opini sebelumnya telah dipublikasi oleh matakita.co dengan tautan Pokoknya Ada